Imparsial dan Jakatarub berkolaborasi menyelenggarakan Pelatihan Lobby dan Advokasi untuk Penguatan Toleransi di Jawa Barat. Pelatihan dilaksanakan pada Kamis (8/10) di Shakti Hotel, Bandung. Kegiatan ini dihadiri sekitar 35 orang muda dari berbagai komunitas di Jawa Barat, seperti dari SEKODI, SAPA Kab. Bandung, Gusdurian Garut, Basolia Bogor, SALIM Bandung, Kompas Iman Tasikmalaya, KPI Jawa Barat, Pelita Cirebon, Fopulis Sukabumi, Lensa Sukabumi, GKP, OMK, PHDI Jawa Barat dan Taruna Budidaya.
Pelatihan kali ini bertujuan untuk melatih keterampilan para pegiat HAM dan toleransi di tingkat kota/kabupaten Jawa Barat dalam teknik negosiasi dan lobby demi perubahan kebijakan publik yang memperkuat toleransi dan perdamaian di provinsi ini.
Sebagaimana diketahui, kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Jawa Barat masih cukup tinggi. Kelompok minoritas agama sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi, persekusi, aksi vandalisme, penutupan rumah ibadah, atau penolakan pembangunan tempat ibadah secara paksa atau sepihak. Munculnya inisiatif-inisiatif dari kalangan masyarakat sipil, tentunya memupuk harapan bahwa kebhinekaan dan keragaman masih menjadi kesadaran dan tujuan masyarakat di Jawa Barat.
Mia (25) salah seorang peserta dari Lensa Sukabumi sangat antusias mengikuti pelatihan advokasi tersebut. Menurutnya masih terdapat kebijakan yang tidak pro HAM dan KBB. “Misalnya terdapat Pergub yang mengatur tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah yang menurut aku sangat diskriminatif dan merugikan Jemaat Ahmadiyah sendiri. Melanggar Hak-hak dan kebebasan beragama,” ungkap Mia mencontohkan.
Peserta lainnya, Anin (22) seorang Penghayat Kepercayaan mengaku kegiatan pelatihan Advokasi KBB ini sangat menarik. Ia banyak belajar mengenai lobby paper, policy brief dan teknik negosiasi yang sangat berguna untuk ke depannya. “Saya berharap penghayat kepercayaan lebih dilibatkan lagi dalam advokasi ini dan hak-hak kita yang belum terpenuhi dapat tercapai,” imbuhnya.
Pelatihan ini bersifat lebih teknis dan praktis. Dalam pelatihan para peserta belajar teknik sekaligus berbagi pengalaman lobby dan negosiasi yang pernah mereka kerjakan. Peserta juga merumuskan beberapa kebijakan yang akan mereka dorong atau kritisi sebagai langkah advokasi ke depannya. Harapannya, usulan-usulan itu dapat diangkat saat nantinya diagendakan pertemuan dengan pemerintah provinsi.
Tentu saja upaya mewujudkan provinsi yang toleran dan pro terhadap KBB membutuhkan konsistensi dan kerjasama dari berbagai elemen. Semakin banyak kolaborasi masyarakat sipil untuk advokasi adalah kemajuan yang perlu terus diusahakan.
