Selasa (28/03) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Melihat Potensi Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Tahun Politik.” FGD diselenggarakan di Hotel Prime Park, Bandung.
JAKATARUB bersama IJABI Jawa Barat, Vihara Buddha Gaya, JAI Jawa Barat, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jawa Barat, Keuskupan Bandung, Budi Daya, MAKIN Bandung, HKI Baleendah, GKP Ujung Berung, GKJ Bandung, GKPB Fajar Pengharapan, GKP Dayeuhkolot, dan Masyarakat Baha’i Bandung hadir urun rembuk dalam kegiatan tersebut.
Pertemuan ini mendiskusikan dan membuat pemetaan akan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Jawa Barat serta upaya mempererat jaringan KBB di provinsi ini. Hal tersebut dinilai sangat penting demi meminimalisasi pelanggaran KBB menjelang tahun politik.
Selama diskusi, para peserta mengidentifikasi peristiwa-peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat beberapa tahun terakhir.
Peserta melihat bagaimana dalih “menjaga keamanan dan ketertiban” masih sering menjadi dalih pembubaran kegiatan peribadatan, seperti yang sering dialami oleh umat Muslim Syiah dan Ahmadiyah. Peraturan terkait pendirian rumah ibadah yang problematik juga sering dijadikan alasan untuk menolak pendirian rumah ibadah, seperti yang sering dialami oleh umat Kristen Protestan.
Di ranah pendidikan, peserta didik dari Penghayat Kepercayaan, Baha’i, dan Buddha, sering mendapat kendala dalam perolehan nilai agama. Padahal, lembaga pendidikan yang dimaksud merupakan sekolah atau universitas negeri, bukan berbasis keagamaan tertentu. Selain itu, pembuatan kartu identitas, surat nikah, atau hal serupa juga sering terkendala.
Fikri, perwakilan JAKATARUB dalam diskusi, menyimpulkan bahwa FGD melihat upaya pemenuhan hak KBB harus tetap menggunakan pendekatan struktural seperti advokasi dan pendekatan kepada pemerintah dan pendekatan kultural seperti pendekatan kepada masyarakat serta pendidikan publik akan pentingnya toleransi.
“Selain itu gerakan ini juga harus melibatkan segala pihak seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, perempuan, orang muda, dan lainnya. Semua orang bisa berkontribusi bersama,” ujar Fikri.
Penulis : Clara
Editor : Risdo Simangunsong
