JAKATARUB didukung oleh Search for Common Ground (SfCG) menyelenggarakan acara advokasi Pemuka Agama Untuk Toleransi dan Keberagaman (PAGUNEMAN 2.3) yang bertema: Dialog dan diskusi untuk menyusun rencana aksi tanpa politik identitas. Acara tersebut dilaksanakan pada Sabtu (24/06/2023) di Bumi Silih Asih, Gedung Keuskupan Bandung.
Partisipan yang menghadiri kegiatan berasal dari perwakilan lembaga keagamaan dan komunitas. Diantaranya, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, FKUB Bandung Barat, FKUB Kabupaten Bandung, FKUB Cimahi, Masyarakat Baha’i, MLKI, Desa Kerukunan, Lajnah Imailah, MAKIN Bandung, GKI Klasis Bandung, Keuskupan Bandung, Fatayat NU Jabar, alumnus WIFI, dan HKI Bandung Selatan.
Tujuan dari dilaksanakannya acara PAGUNEMAN 2.3 sebagai wadah pertemuan antara pemuka agama dengan penyelenggara negara yang berperan dalam proses pemilu di tahun 2024 mendatang yaitu salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Tentunya hal tersebut dilatarbelakangi karena semakin maraknya fenomena isu politik identitas yang semakin menguat di Bandung Raya.
Dalam pertemuan ini Bawaslu Jawa Barat diwakili oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, Malik Ibrahim, S.STP, M.Si dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Herdi Ardia.
Format pertemuan yang interaktif dalam PAGUNEMAN 2.3 ini mendorong kemunculan banyak ide dan evaluasi. Malik mengakui peran pemuka agama yang merupakan penggerak masyarakat sipil berperan penting dalam hal keteladanan, terlebih dalam konteks menjaga penyelenggaraan pemilu agar dapat menghindari politik praktis yang dapat berpengaruh terhadap umat. Ia menyadari, lembaganya perlu menggandeng lebih banyak kelompok masyarakat demi membantu pengawasan dan mendorong pemilu yang damai.
Pdt. Romel Pardede dari HKI Bandung Selatan dalam sesi diskusi menyampaikan pandangannya terkait dengan calon-calon pemimpin atau perwakilan rakyat yang memiliki rekam jejak buruk, terlebih yang berkaitan dengan politik identitas keagamaan. Lebih jauh, Pdt. Romel mengingatkan baiknya sosialisasi dan deklarasi pemilu damai masuk ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
Usulan lain juga mengalir dalam pertemuan advokasi ini. Terutama terkait sosialisasi pengawasan pemilu bagi kaum muda, pelibatan perempuan dan kaum muda yang bermakna, serta perhatian pada kelompok yang selama ini terabaikan seperti masyarakat ekonomi bawah, warga etnis Tionghoa, rekan dengan disabilitas juga dijadikan catatan.
Dalam pertemuan kali ini juga membahas kemungkinan hal yang dapat dilakukan bersama antara pemuka-pemuka agama dan Bawaslu Jabar untuk mensosialisasikan pemilu tanpa politik identitas kepada masyarakat.
Risdo Simangunsong, sebagai fasilitator dalam acara tersebut mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari pertemuan ini di ranah komunitas masing-masing. Dirinya menyampaikan JAKATARUB siap membantu bahkan berkolaborasi, terlebih dalam konteks menghubungi jaringan dan stakeholder yang akan terlibat nantinya.
