Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi di Jawa Barat (ASPIRASI Jabar) yang digagas oleh SETARA Institute bekerjasama dengan JAKATARUB menyelenggarakan dialog terbuka dengan tema: Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal di Provinsi Jawa Barat bersama Bima Arya wali kota Bogor periode 2014-2024 pada Kamis (30/05/2024) di Hotel Andelir Kota Bandung.
Dialog tersebut dibuka oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, dan dimoderatori oleh Direktur PSPP Nawang Wulan, Wawan Gunawan.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak pekerjaan rumah berkaitan dengan pemajuan hak-hak kelompok rentan di Jawa Barat.
Sebagai contoh dalam isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, masih terdapat umat yang sulit mendirikan rumah ibadah, isu Perempuan dan Kesetaraan Gender masih terdapat stereotip di lingkup pekerjaan, pendidikan maupun politik, dan isu Disabilitas masih terdapat perspektif charity dibanding kesetaraan.
SETARA melihat momen menjelang pemilihan kepala daerah menjadi sebuah kesempatan untuk bertemu para bakal calon yang diperkirakan akan maju sebagai kontestan Pilgub mendatang. Salah satunya tentu saja Bima Arya.
Pada Januari 2024 saat Launching Indeks Kota Toleransi (IKT) 2023 oleh SETARA, Bima Arya mendapatkan penghargaan sebagai teladan pemimpin toleran. Prestasi tersebut didapatkan karena keberanian dan keberhasilannya dalam penyelesaian konflik GKI Yasmin di Kota Bogor yang telah mandek selama kurang lebih 15 tahun. Niat pengabdian Bima untuk lingkup Jawa Barat tersebut direspon ASPIRASI untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Dalam dialog Kebijakan Publik tersebut, mantan walikota Bogor itu merespon bahwa keterlibatan bermakna di dalam penyusunan kebijakan harus menjadi syarat utama.
“Pertama saya ingin menyampaikan bahwa, kita harus bersama mendampingi siapapun pemimpin yang terpilih untuk tetap inklusif dan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam kebijakan sejak perumusan-implementasi-monev”, ucapnya.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa masyarakat harus diajak untuk merumuskan regulasinya beserta terus mengingatkan bidang-bidang mulai dari ring satu provinsi agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.
“Point terakhir, yaitu membangun kultur inklusif di pemerintahannya serta memberi ruang bagi silent majority,” Bima menambahkan.
Hadirnya pemimpin yang berperspektif inklusif dan berani menjadi kunci untuk kemajuan provinsi Jawa Barat. Apakah hal tersebut dalam sosok Bima Arya? Kita lihat saja. Yang jelas, ASPIRASI akan terus menyampaikan hal serupa kepada calon pemimpin dan semua pihak yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan.
