SETARA Institute bersama perwakilan Koalisi ASPIRASI Jabar, yang terdiri dari organisasi keagamaan, disabilitas dan gerakan perempuan di Jawa Barat mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (27/06/2024). ASPIRASI Jabar dalam kunjungan tersebut diwakili oleh JAKATARUB, FLADS, WHDI, HWDI, Desk KBB PGIW Jabar, Iteung Gugat dan CAI.
Kunjungan ini merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan Dialog Kebijakan yang diinisiasi oleh SETARA Institute beberapa waktu lalu di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, DI Aceh dan Sulawesi Selatan. Yang kemudian membentuk Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrais (ASPIRASI) di masing-masing wilayah.
Kunjungan ini bertujuan menyampaikan isu-isu kelompok marjinal di Jawa Barat untuk menjadi bahan diskusi pemimpin dalam debat pilgub maupun bupati/walikota. Isu tersebut meliputi isu disabilitas, Kebebasan beragama berkeyakinan (KBB) dan perempuan.
Kustini Wardani dari CAI menyampaikan bahwa masih terdapat warga disabilitas yang belum mendapatkan hak pilihnya pada pemilu, serta fasilitas yang kurang baik dalam sosialisasi maupun saat pemungutan suara. Kustini juga menyatakan, para calon pemimpin masih belum menyertakan program untuk disabilitas dalam visi misinya.
Sementara itu Robert perwakilan dari gerakan lintas iman menyampaikan bahwa isu SARA bernuansa agama kerap kali menjadi alat politik para calon, hal tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Robert menyampaikan bahwa komitmen calon pemimpin dalam rangka kampanye damai harus disertakan dalam pakta integritas yang menjadi kewenangan KPU.
Kunjungan ini diterima oleh Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Aspirasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi oleh Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Chaeruman Setia Nugraha.
KPU Jawa Barat menyambut baik audiensi ini. Hedi Ardia menyampaikan bahwa aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat sipil berkaitan dengan isu inklusivitas ini menjadi catatan untuk KPU Jawa Barat dan akan disampaikan ke KPU RI. Dirinya berharap bahwa isu ini menjadi salah satu pertanyaan untuk para calon pemimpin saat debat nanti.
Ia juga berharap kelompok-kelompok masyarakat turut andil dalam sosialisasi pemilu sehingga program-program tersebut dapat semakin sesuai dengan kebutuhan.
