Kelompok rentan, baik itu agama, perempuan, gender, disabilitas dan lainnya akan semakin sulit menentukan pemimpin yang memiliki integritas dan siap melayani masyarakat tanpa pandang bulu.
Kelompok rentan, akan semakin sulit untuk menemukan kemerdekaan dan kebebasannya.
Kelompok rentan, akan semakin terjepit karena suara aspirasi mereka tidak akan pernah terapit.
Jika…
Para pemimpin di kontestasi Pilkada 2024 ini ditentukan oleh Elit Politik. Bahkan yang terjadi sekarang, para elit politik “bersengkongkol” untuk mengakali demokrasi dengan mengubah-ubah peraturan semaunya.
Perilaku tersebut dapat disaksikan terang-terangan, pasca MK merevisi UU Pilkada dengan putusan No.60/PUU-XXII/2024. Tidak kurang dari 24 jam, Badan Legislasi DPR membahas RUU Pilkada yang telah di stop pembahasannya sejak oktober 2023.
Seharusnya ….
Kelompok rentan dapat semakin leluasa untuk berinteraksi dengan calon-calon pemimpin kepala daerah untuk mendengar dan melihat rekam jejak dan trek record kepemimpinannya.
Hal itu dapat dilakukan jika dalam kontestasi pilkada ini banyak calon kepala daerah yang diusung.
Namun, saat ini, masyarakat melihat perilaku inkonstitusional dari para wakil rakyat dan pemerintah, yang berusaha melahirkan pemimpin sesuai selera para elit politik, bukan keinginan dan aspirasi masyarakat.
Harapan …
Saat ini, masyarakat sipil dari beragam kelompok bergerak untuk menjaga putusan MK. Ditengah pembahasan paripurna RUU Pilkada yang “katanya” telah dibatalkan.
Semoga keadilan itu terwujud, supaya harapan untuk Indonesia lebih inklusif, toleran, juga perlahan terwujud. Mari tetap #kawalputusanMK sampai detik terakhir pendaftaran Pilkada ke KPU. Indonesia Merdeka!
