Kita telah melewati pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu. Ini berarti kepemimpinan nasional kita akan segera berganti. Sayangnya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti. Banyak kelompok masyarakat dan pegiat kemanusiaan yang menyuarakan hal ini, mencari titik terang dan menyebarluaskan ragam kasus HAM yang belum tuntas.
Itu pula yang menjadi alasan pertemuan pada awal April ini. Hujan pada sore hari Senin (1/4/2024) tak menjadi alasan bagi berbagai komunitas di Bandung, termasuk JAKATARUB, yang menghadiri acara diskusi dan buka bersama di Kedai Jante, Jalan Garut No. 2, Kacapiring, Bandung.
Acara ini dihadiri oleh pegiat HAM dari berbagai isu, bersama Ibu Suciwati, istri alm Munir Said Thalib dan Ardi Manto Adiputra, Wakil Direktur Imparsial. Dua orang ini menjadi pemantik pada diskusi bertajuk Kebebasan Sipil: Masa Depan Penegakan HAM Pasca Pemilu tersebut.
Para pemantik membagikan pengalaman dan pandangan pribadi tentang kasus pelanggaran HAM dan bagaimana keadaan demokrasi dalam politik saat ini. Dimana indeks demokrasi telah menurun, dan para pelaku pelanggaran HAM bahkan duduk di lingkaran pemerintahan.
Suciwati memulai dengan menceritakan pertemuannya dengan sejumlah pegiat saat memulai aksi kamisan di Jakarta 10 tahun yang lalu. Tahun 2017 ia bertemu kembali di aksi kamisan Jakarta, dimana pada waktu itu sedang mengadakan aksi menuntut keadilan Munir Said Thalib. Sayangnya sampai saat ini belum ada kemajuan.
Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 sempat mengunjungi Suciwati di museum HAM Omah Munir. Saat itu Jokowi berjanji akan mengusut tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu. Kenyataannya, tidak ada perkembangan atas janji itu, orang-orang yang terindikasi terlibat pelanggaran HAM berat bahkan masuk dalam pemerintahan.
Sementara itu Ardi berbagi pengalamannya bekerja dalam penelitian politik, yang menyorot penurunan indeks demokrasi pada dua periode era pemerintahan Joko Widodo. Meski digadang-gadang sebagai sosok pro-rakyat yang polos, namun dengan perangai politiknya malah meruntuhkan bangunan demokrasi secara perlahan. Pada masa Jokowi juga banyak perubahan peraturan perundangan yang kian membatasi HAM.
Dalam obrolan lanjutan, juga digarisbawahi kesadaran masyarakat akan kondisi sosial politik saat ini yang terbilang lempeng atau merasa sedang baik-baik saja. Umumnya terjadi akibat disinformasi yang memang dipelihara oleh rezim. Sementara yang sadar dan kritis sering kali mendapat serangan dan tidak beroleh dukungan. Padahal, warga negara seyogyanya ikut berpartisipasi secara kritis terhadap situasi dan kondisi sosial politik agar para penguasa tak semena-mena dalam menjalankan tugasnya, demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara.
Simpulan diskusi mengangkat pentingnya mengajak dan memberi tahu tiap lapisan masyarakat tentang kondisi sosial politik ini. Demi menumbuhkan kesadaran kritis yang terus mengawal perilaku pemerintah dalam memperlakukan HAM.
